BANK Indonesia bersama pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat dari gejolak inflasi pangan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026).
Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A M Djiwandono membuka kegiatan tersebut. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, serta para kepala daerah se-Sulampua turut hadir.
Inovasi Tallukarsa Pangan Sulampua
GPIPS Sulampua 2026 meluncurkan inovasi respons bernama Tallukarsa Pangan Sulampua yang berarti tiga daya upaya. Tiga pilar utamanya meliputi Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Inovasi ini mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”. Fokus utamanya memperkuat jaringan distribusi antarpulau guna mengatasi ketimpangan pasokan, tantangan logistik, dan risiko iklim seperti El Nino.
Tiga pilar Tallukarsa Pangan Sulampua mencakup:
- Karsa Daya: Meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui penyediaan sarana prasarana serta perluasan pembiayaan perbankan.
- Karsa Sambung: Memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan mengoperasikan Mini Distribution Centre (kios pangan bergerak) untuk memperpendek rantai pasok. Sinergi tingkat pusat juga menekan biaya logistik.
- Karsa Tata: Memperkuat kelembagaan pangan melalui business matching petani dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pilar ini juga mencakup edukasi iklim bersama BMKG serta pengembangan neraca pangan bersama Bapanas.
Inovasi ini mengadopsi berbagai keberhasilan daerah. Sulawesi Selatan sukses mengembangkan kandang ayam modern (closed house), sementara Gorontalo berhasil menjalankan program taksi nelayan berbasis koperasi.
“Kami mendorong replikasi peningkatan produksi dan efisiensi rantai pasok ini ke daerah lain agar inflasi tetap terkendali,” tegas Thomas dalam siaran pers yang Eranesia.id terima, Jumat (30/10/2026).
Komitmen Lintas Sektor
Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen pada semester I-2026, sementara inflasi terjaga di angka 3,28 persen.
Realisasi investasi hingga September 2026 menembus Rp1.539,2 triliun, dengan 50,6 persen berlokasi di luar Jawa.
“Tugas kita adalah mengalirkan modal ini kepada para petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan di Sulampua,” ujar Dradjad.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan komitmennya dalam mendukung target swasembada pangan nasional. Pemerintah merevitalisasi harga pupuk bersubsidi hingga turun 20 persen tanpa tambahan APBN, serta menambah alokasi pupuk sebanyak 700.000 ton.
Langkah strategis ini mendorong Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) menembus angka 131,11, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Selain itu, stok beras nasional per 23 Oktober 2026 terjaga aman sebanyak 4,5 juta ton.
Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menegaskan kesiapan Pemprov Sulsel dan TPID se-Sulampua untuk menerapkan strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua
Rangkaian acara GPIPS Sulampua 2026 juga melahirkan lima komitmen bersama bertajuk Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua:
- Penguatan hulu produksi pangan yang adaptif iklim serta modernisasi sektor pertanian dan perikanan.
- Peningkatan hilirisasi guna memperpanjang umur simpan produk pangan.
- Perluasan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan melalui fasilitas business matching.
- Penguatan data stok dan pelaksanaan operasi pasar berbasis Early Warning System (EWS) serta Neraca Pangan.
- Penguatan konektivitas logistik antarpulau untuk mengintegrasikan ekosistem pangan.
GPIPS Sulampua merupakan gelaran gerakan nasional ke-4 pada 2026, setelah sukses terlaksana di Sumatra, Jawa, dan Balinusra. Bank Indonesia bersama pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi demi menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
