DINAS Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Sulawesi Tengah menegaskan skema program Berani Berdering. Pemerintah menyalurkan program ini melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Penganggaran ini mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020,” jelas Kepala Diskominfosantik Sulteng, Wahyu Agus Pratama, di Palu, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, Pemprov Sulteng membentuk tim koordinasi melalui Keputusan Gubernur. Tim ini mengawal pelaksanaan program di lapangan.
“Tim tersebut melibatkan lima perangkat daerah. Instansi terkait meliputi Diskominfosantik, Bappeda, BPKAD, Dinas PMD, dan Biro Hukum,” ungkap Wahyu.
Pemerintah mengalokasikan dana via APBD pada pos BPKAD. BPKAD kemudian menyalurkan anggaran langsung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Pada 2026, Pemprov menyediakan anggaran Rp10,3 miliar untuk 150 desa. Setiap desa mengelola alokasi Rp69 juta untuk pemerataan internet.
Pemerintah desa menjalankan pengadaan barang dan jasa. Prosesnya wajib mengacu pada juknis Pemprov dan aturan yang berlaku.
Pemprov sudah berkoordinasi dengan BPKP Sulteng mengenai tata cara pengadaan. Langkah ini menjamin akuntabilitas program.
