AKTIVITAS operasional di Terminal Petikemas (TPK) Pantoloan, Sulawesi Tengah, berhenti sementara menyusul gempa bumi darat berkekuatan Magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu dan sekitarnya, Selasa (16/6/2026).
Pelindo Regional 4 mengambil langkah ini sebagai prosedur tanggap darurat demi memastikan keselamatan pekerja dan pengguna jasa pelabuhan.
Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, menegaskan bahwa penghentian operasional sementara merupakan prioritas utama perusahaan dalam mitigasi risiko bencana, meskipun hasil pemeriksaan awal menunjukkan tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan masif pada fasilitas pelabuhan.
“Kami menghentikan seluruh aktivitas operasional sesaat setelah gempa untuk memberikan ruang bagi tim melakukan inspeksi menyeluruh. Hasil pemeriksaan awal mengonfirmasi tidak ada korban jiwa maupun kerusakan signifikan yang mengganggu integritas fasilitas pelabuhan,” ujarnya dalam siaran pers yang Eranesia.id terima.
Saat guncangan terjadi pada pukul 11.27 WITA, seluruh pekerja di area TPK Pantoloan kelolaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ini langsung menyelamatkan diri keluar sesuai standar keselamatan (K3) yang berlaku.
Guna memastikan kelaikan fasilitas sebelum operasional kembali buka, Tim Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) bersama petugas teknis langsung menyisir seluruh area vital pelabuhan.
General Manager Pelindo Regional 4 Pantoloan, Chaerur Rijal, merincikan bahwa tim teknis memeriksa secara detail komponen fasilitas dermaga dan lapangan penumpukan petikemas.
Pemeriksaan juga menyasar peralatan berat bongkar muat (crane), bangunan operasional, serta utilitas pendukung pelabuhan.
“Hasil inspeksi menunjukkan kondisi fasilitas terminal secara umum aman dan kami tidak menemukan kerusakan struktural yang berdampak pada keselamatan operasional. Namun, kami tetap melakukan monitoring lanjutan sebagai langkah antisipatif,” ungkapnya.
Saat ini, situasi di TPK Pantoloan dalam kondisi aman dan terkendali.
Manajemen Pelindo terus berkoordinasi ketat dengan otoritas kebencanaan dan pihak berwenang untuk memantau potensi gempa susulan, sebelum memutuskan untuk mengaktifkan kembali pelayanan kepelabuhanan secara normal.
