GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menegaskan, berakhirnya masa tanggap darurat tidak boleh mengendurkan penanganan korban bencana gempa bumi.
Menurutnya, perubahan status menuju masa transisi pemulihan hanyalah mekanisme administrasi.
“Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apapun statusnya. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus tetap kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih,” ujar Anwar dalam siaran pers yang Eranesia.id terima, Jumat (3/6/2026).
Anwar meminta jajarannya memprioritaskan pembangunan hunian sementara (huntara) semi permanen yang layak. Ia melarang penggunaan tenda darurat untuk jangka panjang.
“Prioritas utama huntara ini menyasar warga yang kehilangan tempat tinggal akibat rusak berat pasca gempa di Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan beberapa daerah lain,” jelasnya.
Anwar juga mengingatkan pentingnya akurasi data kerusakan sebagai dasar pemulihan. Pemerintah tidak boleh menghentikan bantuan di tengah jalan agar tidak memicu keresahan masyarakat.
Data BNPB mencatat total 4.210 unit rumah rusak akibat gempa tersebut. Sigi menjadi wilayah terdampak parah dengan kerusakan 4.012 rumah.
Sisanya tersebar di Parigi Moutong (92 unit), Palu (88 unit), dan Poso (18 unit). Dari total tersebut, 266 rumah mengalami rusak berat.
Sementara itu, Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, melaporkan bahwa wilayahnya kini memasuki masa transisi pemulihan. Gempa tersebut menyebabkan tiga korban jiwa di Kabupaten Sigi.
Rizal memastikan jajarannya terus melanjutkan pekerjaan yang belum selesai pada masa tanggap darurat.
“Pemerintah Kabupaten Sigi kini memprioritaskan pembangunan huntara bagi pemilik 266 rumah yang rusak berat,” tandasnya.
Selain hunian, Pemkab Sigi juga telah memulihkan akses jalan menuju Lembah Tongoa. Petugas di lapangan pun terus memperbaiki jaringan distribusi air bersih untuk warga terdampak.
